Pemahaman atas persoalan politik Indonesia pascakolonial, terutama dalam konteks pasca Reformasi 1998, membutuhkan pengetahuan mendalam atas sejarah. Namun demikian, di tengah harapan terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, peka pada hak-hak asasi manusia, dan penuh rasa setia kawan, ternyata bangsa ini masih mengalami amnesia sejarah. Amnesia tersebut berupa kegelapan sejarah yang menghambat manusia Indonesia memproyeksikan masa kini dan masa depan secara jernih. Ia mencakup pula sejarah yang penuh kekerasan atau terror, yang dengan satu dan lain cara, disponsori oleh Negara. Karenanya, perubahan menuju masyarakat yang demokratis mensyaratkan pula penyelesaian atas berbagai pengalaman traumatis masa lalu demi membebaskan bangsa ini dari perangkap lingkaran kekerasan.

Sejarah lebih merupakan penghantar bagi hal yang lebih besar, yakni persoalan politis dan etis atau etika politik. Konstruksi sejarah bisa memberi efek tindakan diskriminatif. Mereka yang dikategorikan memperoleh stigma negatif, disingkirkan dan terbungkam oleh sejarah versi penguasa. Oleh sebab itu, proses demistifikasi kekuasaan tidak hanya menyinggung upaya pencarian sejarah yang “benar”. Ia juga mencakup masalah etika politik, berupa munculnya kemauan bersama untuk menegakkan keadilan. Sebelum manusia Indonesia berani bersikap adil pada berbagai pengalaman traumatis dengan dampak yang berkepanjangan, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri melakukan perubahan-perubahan menuju masyarakat yang demokratis.

Pusat Sejarah dan Etika Politik (PUSdEP) merupakan institusi yang berupaya mengintroduksikan pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam mengkaji sejarah. Sebagai sebuah resource centre, PUSdEP memberikan ruang bagi peneliti independen untuk melakukan kajian ilmiah yang sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan demikian, jika hari ini kita mencita-citakan lahirnya masyarakat Indonesia yang demokratis, PUSdEP menjadi langkah dasar untuk mengakui mereka yang selama ini tidak diakui sebagai demos secara penuh. Jika kita mencita-citakan masyarakat yang sensitif pada nilai-nilai hak asasi manusia, apa yang hendak dilakukan PUSdEP adalah langkah untuk meninjau kembali tindak manusia Indonesia dalam pengabaian hak-hak asasi manusia. Langkah ini dimaksudkan pula untuk menjadi jalan mencari nilai kesetiakawanan yang sejati.



PUSdEP, Universitas Sanata Dharma
Jl. Gejayan Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002, Indonesia.
Telp.62-0274 513301 Ext 1501 Fax: 62 0274 562383.
Email: pusdep@staff.usd.ac.id / pusdepusd@yahoo.com